- Oleh Alif Alqausar*
KABARDAILY.COM | OPINI – Habis Garuda Biru, terbitlah Indonesia Gelap. Jika sebelumnya masyarakat melakukan perlawanan dengan ramai-ramai mengunggah tagar #PeringatanDarurat melalui ranah digital, kini gerakan mahasiswa dan koalisi masyarakat sipil turun ke jalan dengan aksi bertajuk #IndonesiaGelap.
Demonstrasi ini merupakan bentuk perlawanan terhadap berbagai kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam 100 hari pertamanya yang dianggap tidak bisa memuaskan harapan rakyat. Demonstrasi ini diperkirakan akan mencapai puncak pada 20 Februari 2025.
Demonstrasi merupakan alat dan sarana warga untuk mengomunikasikan harapan, keluhan, kritik, bahkan perlawanan. Sebagai pernyataan protes secara massal, ia adalah strategi komunikasi yang dimaksudkan untuk menarik perhatian dan menyalakan api perubahan terhadap isu-isu kebijakan publik yang memengaruhi rasa keadilan masyarakat (Idi, 2024).
Aksi yang mengusung tema “Indonesia Gelap” itu lahir dari keresahan kolektif mahasiswa dan masyarakat sipil. Mereka memilih untuk melawan gelombang arogansi kekuasaan, yang bukan hanya kehilangan empati pada denyut nadi kehidupan rakyat, melainkan juga krisis keteladanan publik (Sukidi, 2025). Indonesia Gelap bukan sekadar aksi protes, tetapi juga panggilan jiwa bagi seluruh elemen bangsa untuk tidak tinggal diam terhadap ketidakadilan
Perlawanan yang digerakkan oleh kaum muda bagai cahaya terang bagi gelapnya negeri. Unjuk rasa ini menjadi penegasan bahwa mahasiswa pada era saat ini masih tetap bisa diandalkan sebagai tulang punggung demokrasi. Dari rezim ke rezim, gerakan perlawanan selalu mewarnai proses menjaga dan merawat demokrasi, bahkan menumbangkan kekuasaan.
Sejarah mencatat, perjuangan pemuda dan mahasiswa telah berlangsung sejak era kolonialisme. Gerakan Sumpah Pemuda 1928 menjadi momentum besar yang menyadarkan rakyat tentang pentingnya persatuan dan perlawanan terhadap penjajahan. Setelah kemerdekaan, mahasiswa terus berperan sebagai kelompok penekan terhadap pemerintah. Pada 1960-an, mahasiswa menuntut kejatuhan Presiden Sukarno dengan mengusung Tiga Tuntutan Rakyat (Tritura). Kemudian, mereka juga berperan dalam peristiwa Malari 1974 yang menentang dominasi modal asing di era Orde Baru.
Gerakan mahasiswa kembali menunjukkan tajinya pada 1998, ketika demonstrasi besar-besaran menuntut reformasi terjadi di berbagai kota. Puncaknya, penembakan empat mahasiswa Universitas Trisakti pada 12 Mei 1998 memicu kemarahan rakyat yang berujung pada lengsernya Soeharto. Sejak saat itu, mahasiswa terus terlibat dalam berbagai aksi politik, mengawal pemerintahan agar tetap berpihak pada rakyat.
Sebagian sejarah demonstrasi di Indonesia dilumuri ingatan konflik, kekerasan, darah, dan tragedi. Tak heran selama Orde Baru, aksi-aksi buruh, petani, dan mahasiswa dibungkam dengan berbagai cara dan dianggap sebagai gangguan dan kekacauan.
Agar pertumpahan darah tidak berulang dalam demonstrasi kali ini, pemerintah harus rela menerima kritikan dan masukan dari berbagai pihak. Karena itu adalah tanda dari mulai timbulnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembuatan kebijakan-kebijakan yang menentukan kehidupan mereka.
Dari sudut pendemo, unjuk rasa harus dilihat sebagai komunikasi yang berdimensi kreatif. Demonstrasi adalah pernyataan komunikatif yang berbudaya, unjuk rasa dengan damai, nirkekerasan. Unjuk rasa bukanlah amuk massa, tawuran, huru-hara, kekerasan, atau aksi fandalis dan anarkis lainnya. Unjuk rasa adalah pertunjukan komunikatif dan seni menarik perhatian dan emosi untuk perubahan (Idi, 2024).
Dari sudut pemerintah, demonstrasi dan protes sejatinya dilihat sebagai instrumen untuk memahami persoalan dari sudut pandang kepentingan publik dan memastikan arah dan pembuatan kebijakan publik melibatkan partisipasi warga.
Pada akhirnya, gerakan #IndonesiaGelap lebih dari unjuk rasa, Ia merupakan bentuk ekspresi kemarahan dan ketidakpuasan terhadap ketidakadilan yang dirasakan rakyat. Di tengah situasi yang dianggap gelap, perlawanan mahasiswa menjadi titik terang yang membawa harapan bagi masa depan demokrasi Indonesia. Dan semoga dengan adanya gerakan ini dapat mengetuk hati penguasa sebagai pengemban amanah rakyat untuk mawas diri, sehingga memicu pemerintah untuk hati-hati dalam mengambil keputusan yang menentukan hajat hidup banyak orang.[*]
*Penulis adalah Mahasiswa Komunikasi dan Penyiaran Islam pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi (FDK) UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
