Banda Aceh,kabardaily.com – Pj Bupati Aceh Besar Muhammad Iswanto mewakili Pj Gubernur Aceh selaku Ketua Dewan Kawasan Sabang (DKS) melantik Ridha Amri, SE.Ak sebagai Deputi Pengawasan Badan Pengusahaan Kawasan Sabang (BPKS) menggantikan Ir Zamzami MT, MSi.
Pelantikan ini tindaklanjut dari surat keputusan Gubernur Nomor 515/ 989/2023 tanggal 31 Maret 2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Deputi Pengawasan Badan Pengusahaan Kawasan Sabang periode 2020 – 2025.
Prosesi pelantikan dan pengambilan sumpah yang dilaksanakan di Kantor Perwakilan BPKS Banda Aceh Selasa, (18/4/2023) tersebut juga dihadiri oleh Kepala BPKS Junaidi Ali beserta Wakil Kepala T Zanuarsyah dan para Deputi dilingkungan BPKS.
Muhammad Iswanto dalam arahannya menyampaikan, bahwa BPKS harus memiliki keseimbangan dalam membangun Kawasan Sabang, khususnya dengan daerah Pulo Aceh, karena saat ini pembangunan di Pulo Aceh dirasakan masih kurang optimal, khususnya dari sektor Pengembangan Kawasan Sabang termasuk di dalamnya pengembangan potensi wisata di Pulo Aceh Kabupaten Aceh besar yang masuk dalam daerah Kawasan Sabang.
“Perlu adanya sinergitas antara Sabang dan Pulo Aceh, harus ada keseimbangan baik dari sektor pembangunan dan promosi potensi – potensi yang ada di Pulo Aceh sebagai satu Kawasan, dan pembangunan jembatan penghubung antara Pulo beras dengan Pulo Nasi” katanya lebih lanjut.
Ridha Amri yang dihubungi media ini menyampaikan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepadanya.
“Mudah-mudahan kami bisa memberi kontribusi pikiran untuk kemajuan BPKS” sebutnya.
Ridha Amri adalah putra asli Aceh Besar ini, selama beberapa tahun terakhir berkiprah di pemberdayaan masyarakat. Sejak tahun 2016, ia sudah bertugas sebagai Tenaga Ahli Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (TA-P3MD). Terakhir yang bersangkutan bertugas di Kabupaten Bener Meriah, setelah sebelumnya menjadi TA-P3MD Kabupaten Gayo Lues.
Selama menjadi Tenaga Pendamping Profesional (TPP) Kementerian Desa PDTT, banyak ide-idenya untuk kemajuan gampong, khususnya untuk bidang pengembangan Bumdes. (MA)
