BIREUEN,KABARDAILY.COM – Quurata Aini, petani garam yang juga founder pabrik garam Milhy, Jangka Kabupaten Bireuen meminta pemerintah untuk menetapkan harga eceran terendah (HET) untuk bahan baku garam guna melindungi petani dari fluktuasi harga yang tidak stabil. Hal itu disampaikannya kepada media ini saat meliput proses pembuatan garam di Tanoh Anoe Kecamatan Jangka, Senin (16/6/2025).
Ia berharap kebijakan ini dapat meningkatkan kesejahteraan petani garam dan menjaga stabilitas harga di pasar. Menurutnya harga bahan baku garam yang tidak stabil sering kali menyebabkan mereka mengalami kerugian dan kesulitan dalam menjalankan usaha.
“Kami minta Pemerintah untuk mempertimbangkan kebijakan HET bahan baku garam guna melindungi petani dan meningkatkan kualitas garam yang dihasilkan,” sebut Qurrata, yang sebelumnya lama berkarir sebagai Fasilitator PNPM-MP.
Ia mengungkapkan, dengan adanya HET, petani garam dapat memperoleh pendapatan yang lebih stabil dan meningkatkan kesejahteraan mereka.
Sementara itu, Anggota DPR Aceh periode 2019-2024, dr Purnama Setia Budi, Sp.OG yang diminta tanggapannya, menyebutkan penetapan HET itu penting, untuk melindungi petani. Selain itu juga untuk menjaga keseimbangan pasar.
“Keuntungan lainnya akan adanya peningkatan kualitas dan membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama petani garam dan produsen garam,” sebut Purnama, yang pernah jadi Calon Wakil Bupati Bireuen 2017 bersama almarhum Tu Sop.
Pantauan media ini di web resmi Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), https://www.kkp.go.id/ disebutkan KKP targetkan swasembada garam pada tahun 2027.
Saat ini KKP sudah menyiapkan langkah strategis menuju pencapaian swasembada garam nasional. Dukungan teknologi, peningkatan kapasitas produksi, dan pengelolaan sumber daya berkelanjutan menjadi faktor penting untuk tercapainya swasembada garam.
Selain itu Pemerintah juga membuat kebijakan tidak mengimpor garam konsumsi di tahun 2025. Kebutuhan bahan baku garam nasional tahun 2024 dan 2025 adalah 4,9 juta ton dan diasumsikan meningkat 2,5% per tahun karena adanya pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan sektor industri. (MA)
