KABARDAILY.COM – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bireuen berhasil mencetak rekor mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebanyak 12 kali secara berturut-turut. Penghargaan tertinggi atas akuntabilitas laporan keuangan ini diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Aceh.
Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 tersebut diterima langsung oleh Bupati Bireuen, Ir. H. Mukhlis, S.T., di Kantor BPK RI Perwakilan Aceh pada Kamis (4/6/2026). Saat menerima penghargaan, Bupati didampingi oleh Ketua DPRK, Sekretaris Daerah, Asisten Administrasi Umum, Inspektur Inspektorat, Kepala BPKD, dan Sekretaris DPRK Bireuen.
Kepala BPK Perwakilan Aceh, Andri Yogama, menyampaikan bahwa opini WTP ini diberikan berdasarkan empat indikator utama, yaitu kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta efektivitas sistem pengendalian intern.
”Selamat atas pencapaian ini, semoga di masa mendatang dapat terus dipertahankan,” ujar Andri Yogama dalam sambutannya. Ia menambahkan, selain Bireuen, BPK juga memberikan opini WTP tahun buku 2025 kepada 3 kota dan 9 kabupaten lain di Provinsi Aceh.
Merespons capaian WTP tersebut, Bupati Bireuen Ir. Mukhlis, S.T., menyampaikan apresiasi yang tinggi atas penilaian objektif dan independen yang dilakukan oleh tim BPK RI. Menurutnya, hasil ini merupakan wujud transparansi tata kelola keuangan yang berorientasi pada hasil nyata bagi masyarakat.
Kendati berhasil mempertahankan rekor WTP, Pemkab Bireuen menegaskan tidak akan berpuas diri. Mukhlis menyatakan pihak pemerintah daerah berkomitmen penuh untuk menindaklanjuti setiap rekomendasi dan temuan pemeriksaan secara sistematis melalui Rencana Tindak Lanjut (RTL) yang telah disusun.
”Ke depan, Pemkab Bireuen akan terus meningkatkan kapasitas aparatur dalam pengelolaan keuangan dan memperkuat sistem pengendalian intern. Target kami adalah mempertahankan opini WTP ini dengan rekomendasi LHP yang semakin minim demi kualitas pelayanan publik yang lebih baik,” katanya lebih lanjut.(MA)
