KABARDAILY.COM – Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Kota Banda Aceh menyoroti pernyataan Menteri Pertanian Republik Indonesia terkait lambatnya realisasi sejumlah program pertanian di Aceh yang dinilai belum sepenuhnya dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Informasi tersebut hendaknya menjadi momentum evaluasi bersama agar seluruh kebijakan dan program pemerintah dapat berjalan secara efektif, akuntabel, dan tepat sasaran.
Ketua PC PMII Kota Banda Aceh, Muhammad Idris, menegaskan bahwa masyarakat Aceh, khususnya para petani dan warga yang terdampak bencana banjir, saat ini membutuhkan langkah nyata dari pemerintah, bukan sekadar kepastian bahwa anggaran telah dialokasikan. Menurutnya, yang paling penting adalah memastikan setiap program benar-benar sampai kepada masyarakat yang berhak menerimanya.
“Apabila memang terdapat kendala administratif maupun teknis dalam proses penyaluran, maka Pemerintah Aceh perlu menyampaikannya secara terbuka kepada publik. Transparansi merupakan bentuk penghormatan terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar sekaligus menjadi upaya menjaga kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan,” ujar Muhammad Idris.
PMII Kota Banda Aceh berpandangan bahwa kondisi masyarakat Aceh yang masih berupaya bangkit dari dampak bencana banjir membutuhkan kehadiran pemerintah yang responsif, cepat, dan solutif. Berbagai bantuan dan program yang telah dialokasikan oleh pemerintah pusat hendaknya segera direalisasikan sehingga dapat membantu pemulihan sektor pertanian, memperkuat ketahanan pangan, dan menggerakkan kembali roda perekonomian masyarakat.
Selain percepatan realisasi program, PMII juga mendorong Pemerintah Aceh untuk membangun komunikasi publik yang lebih terbuka. Keterbukaan informasi akan mencegah munculnya spekulasi, prasangka, maupun kesalahpahaman di tengah masyarakat. Sebaliknya, minimnya informasi berpotensi menimbulkan keresahan dan membuat masyarakat merasa tidak memperoleh kepastian atas hak-haknya.
“Kami berharap masyarakat tidak terus berada dalam ruang ketidakpastian. Pemerintah memiliki tanggung jawab moral untuk menjelaskan perkembangan penyaluran setiap program secara jujur, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, masyarakat tidak lagi dibayangi berbagai dugaan yang dapat memperlemah kepercayaan terhadap pemerintah,” lanjutnya.
PMII Kota Banda Aceh juga mengingatkan bahwa kepercayaan publik merupakan modal utama dalam membangun Aceh. Oleh karena itu, seluruh jajaran Pemerintah Aceh perlu menjaga amanah yang telah diberikan rakyat melalui tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Sebagai organisasi kepemudaan dan kemahasiswaan, PMII Kota Banda Aceh menyatakan komitmennya untuk terus mengawal setiap kebijakan publik secara objektif, kritis, dan konstruktif. PMII meyakini bahwa kritik yang disampaikan secara bertanggung jawab merupakan bagian dari ikhtiar bersama untuk menghadirkan pemerintahan yang lebih baik.
“Kami juga berharap kepemimpinan Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, mampu menjawab harapan besar masyarakat Aceh. Sosok yang selama ini memperoleh kepercayaan dan penghormatan dari rakyat hendaknya terus menjaga amanah tersebut melalui kebijakan yang berpihak kepada kepentingan masyarakat, serta memastikan setiap program pemerintah benar-benar dirasakan manfaatnya oleh rakyat. Kepercayaan yang telah dibangun selama ini adalah amanah yang harus dijaga dengan kerja nyata, keterbukaan, dan keberpihakan kepada masyarakat,” tutup Muhammad Idris.
