KABARDAILY.COM,BANDA ACEH, Dewan Pimpinan Pusat Inspirasi Keluarga Anti Narkoba (DPP IKAN) memberikan pernyataan resmi terkait keberhasilan tim gabungan Bareskrim Polri, BNN, Bea Cukai, dan Polda Aceh dalam membongkar laboratorium (clandestine lab) sabu berskala internasional di Gampong Beureueh Dua, Mutiara Timur, Pidie, beberapa waktu lalu.
Ketua Umum DPP IKAN, Syahrul Maulidi dalam momentum hari Sumpah Pemuda menyatakan apresiasi setinggi-tingginya atas dedikasi aparat penegak hukum yang berhasil mengamankan sekitar 1,2 ton sabu. Langkah taktis ini dinilai telah menyelamatkan jutaan jiwa generasi muda, khususnya di wilayah Aceh.
Namun, Syahrul menegaskan bahwa penemuan pabrik narkotika berskala masif ini harus disikapi sebagai alarm keras (shocking wave) bagi seluruh elemen masyarakat Serambi Mekkah.
“Fakta bahwa sindikat internasional berani mendirikan laboratorium produksi langsung di tengah pemukiman warga menunjukkan bahwa ancaman narkoba di Aceh sudah bergeser ke tingkat yang jauh lebih berbahaya. Kita tidak lagi hanya menghadapi jalur transit pengedaran, melainkan pusat produksi racun,” ujar Syahrul dalam keterangannya di Banda Aceh.
Menanggapi pertanyaan mengenai posisi Aceh yang terus menjadi sasaran empuk jaringan internasional, DPP IKAN menggarisbawahi tiga faktor utama, yaitu bentang geografis pantai yang panjang dan terbuka, faktor kerentanan ekonomi yang dimanfaatkan bandar, serta modus kamuflase sosial di mana pelaku memanfaatkan kelengangan pengawasan di tingkat akar rumput.
Terkait keterlibatan Warga Negara Asing (WNA) sebagai ahli kimia (cooker) dan warga lokal sebagai kaki tangan, Syahrul mengaku sangat prihatin. “Ini adalah pola eksploitasi klasik yang menyedihkan. Sindikat asing memanfaatkan kesulitan ekonomi warga kita untuk mengorbankan masa depan daerahnya sendiri. Hal ini menjadi bukti nyata bahwa benteng moral dan edukasi hukum di tingkat desa harus diperketat,” tambahkan Syahrul.
*Langkah Konkret DPP IKAN*
Guna mengantisipasi dampak sosial dan kehancuran generasi (demographic disaster) akibat ancaman ini, DPP IKAN merilis tiga poin gerakan strategis yang tengah dan akan terus didorong ke depan:
*1. Advokasi Kebijakan (Pemerintah):* Mendesak pemerintah daerah untuk mengoptimalkan implementasi Qanun mengenai Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) hingga ke tingkat gampong, termasuk pengalokasian anggaran pembinaan kepemudaan.
*2. Ketahanan Keluarga dan Lingkungan (Masyarakat):* Mengedukasi para orang tua agar peka terhadap perubahan perilaku anak dan menggalakkan kembali fungsi Pageu Gampong (pagar desa). IKAN meminta para pemilik ruko dan rumah sewa di Aceh untuk selektif serta ketat memantau aktivitas penyewa aset mereka.
*3. Gerakan Agen Perubahan (Generasi Muda):*
Memperluas jaringan relawan muda anti-narkoba di sekolah dan universitas guna mengkampanyekan gaya hidup sehat secara kreatif agar generasi muda tidak menjadi pasar konsumen, melainkan benteng pertahanan bagi teman sebaya.
“Ancaman ini adalah bentuk destruksi massal. IKAN berkomitmen untuk terus berdiri di garda terdepan bersama pemerintah dan masyarakat guna memastikan keluarga-keluarga di Aceh terkunci rapat dari penetrasi sindikat narkoba internasional,” tutup Syahrul.
