Setelah MK “Tidak Menerima”: Siapa Mengisi DPRD pada 2029?

  • Oleh:, Mukhlis Aminullah, S.E.,M.M
    Pengamat Pemilu / Mantan Komisioner KIP Bireuen

KABARDAILY.COM – Setelah Mahkamah Konstitusi memutus perkara Nomor 374/PUU-XXIV/2026 pada 29 Oktober lalu, ada kesan euforia di kalangan orang partai, terutama para caleg peraih suara terbanyak kedua pada Pemilu 2024. Seakan-akan mereka sudah pasti dilantik pada 2029 untuk menggantikan anggota DPRD yang masa jabatannya habis. Penulis tidak mau menyalahkan mereka. Berharap itu manusiawi dan alami, apalagi bagi orang yang pernah dipilih ribuan warga dan hanya terpaut sedikit suara dari caleg yang terpilih. Tapi harapan perlu ditimbang dengan nalar, dan sejauh ini belum ada aturan yang menjanjikan kursi itu untuk mereka.

Sayangnya, putusan Nomor 374/PUU-XXIV/2026 itu kadang dibaca setengah-setengah. Menurut pemahaman penulis, MK tidak mengabulkan permohonan, juga tidak menolaknya. Amar putusan menyatakan permohonan “tidak dapat diterima”. Dalam bahasa pasaran bisa dianalogikan, hakim hanya berhenti di pintu depan dan belum membuka isi rumah.

Perkara ini diajukan tiga mahasiswa Magister Hukum UGM. Mereka meminta masa jabatan anggota DPRD diperpanjang sampai anggota hasil pemilu lokal 2031 dilantik. MK punya dua alasan untuk tidak menerimanya. Pemohon dinilai tidak punya kedudukan hukum, karena tidak ada hubungan sebab-akibat antara pasal yang diuji dan kerugian hak konstitusional mereka. Selain itu, permohonan dianggap terlalu dini, sebab DPR dan pemerintah masih membahas revisi aturan sebagai tindak lanjut Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 tentang pemisahan pemilu nasional dan lokal.

Dua tahun yang belum ada aturannya

Akar permasalahannya mulainya begini. Masa jabatan DPRD hasil Pemilu 2024 yang secara normatif berakhir akan pada 2029, sementara pemilu lokal setelah pemisahan itu diperkirakan baru berlangsung sekitar 2031, bukan 2029. Ada jeda dua tahun yang belum jelas siapa pengisinya.
Di jeda itulah spekulasi tumbuh. Penulis mengamati, salah satunya anggapan bahwa kursi akan diisi caleg suara terbanyak kedua lewat penggantian antar waktu (PAW). Padahal putusan MK sama sekali tidak mengatur PAW, jadi anggapan itu hanya tafsir di luar amar putusan. Sebagaimana diketahui pula, PAW dirancang untuk mengisi kursi yang ditinggalkan anggotanya di tengah jalan, karena meninggal, mundur, atau diberhentikan. Ia bukan mekanisme untuk mengganti satu DPRD secara keseluruhan.

Sebagai mantan anggota KPUD, penulis memahami bagaimana harapan semacam ini tumbuh. Saat menjadi komisioner dulu, penulis sering menerima pertanyaan dari para caleg, misalnya: caleg peringkat kedua yang rutin menanyakan “kira-kira kapan saya bisa naik?”. Pertanyaan itu wajar, tetapi jawabannya selalu sama: yang menentukan adalah undang-undang, bukan perkiraan. KPU dan KPUD hanya menjalankan aturan. Mereka tidak berwenang memperpanjang masa jabatan DPRD atau menentukan sendiri siapa yang mengisi kursi kosong. Karena itu, kejelasan aturan dari pembentuk undang-undang sangat menentukan.

Lalu bagaimana?

Kesimpulannya sederhana. Tidak ada perpanjangan masa jabatan secara otomatis sampai 2031, karena putusan ini tidak memberi mandat apa pun. Secara hukum, putusan Nomor 374/PUU-XXIV/2026 itu tidak memuat larangan perpanjangan, karena MK belum memutuskannya. Soal jeda 2029-2031 sekarang ada di tangan DPR dan pemerintah, lewat revisi UU Pemilu, UU MD3, atau UU Pemda. Dan, tentu saja DPR terikat norma yang diatur UUD 1945, salah satunya mengatur masa jabatan Anggota DPRD adalah lima tahun. Diduga, hal inilah yang membuat para aktor politik langsung mendefinisikan “MK menolak”.

Menurut penulis, ada beberapa hal yang patut dikawal. Aturan transisi harus punya dasar konstitusional yang kuat. Mekanisme pengisian kursi kosong juga harus tertulis jelas di undang-undang: siapa yang berhak, lewat prosedur apa, sampai kapan. Jangan sampai hal ini diputuskan di ruang tertutup elite partai. Dan warga yang mencoblos pada 2024 berhak tahu bagaimana suara mereka diperlakukan sampai 2031, sehingga pembahasannya perlu dibuka untuk publik.

Boleh berharap, jangan berpuas diri

Bagi para caleg yang meraihh suara terbanyak kedua, saran saya sederhana: silakan berharap, tapi jangan dulu menghitung ayam sebelum menetas. Sebelum ada undang-undang yang jelas, klaim atas kursi itu belum punya pijakan. Bagi DPR dan pemerintah, putusan MK ini semacam tenggat. Bola sudah dikembalikan ke tangan mereka, dan pertanyaannya tinggal apakah akan dimainkan sekarang dengan jernih atau ditunda sampai 2029, ketika semua pihak terpaksa mengambil jalan pintas.

Yang kita inginkan sebenarnya sederhana: kalau kursi DPRD kosong, pengisiannya mengikuti aturan yang adil, terbuka, dan taat konstitusi. Itu ukuran demokrasi di daerah.