KABARDAILY.COM – Pimpinan Wilayah Persatuan Guru Nahdlatul Ulama (PW PERGUNU) Aceh menggelar Focus Group Discussion (FGD) bersama Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPR Aceh), Rabu, 18 November 2026, di Ruang Rapat Komisi VI DPR Aceh. Kegiatan yang diselenggarakan dalam rangka memperingati Hari Guru Nasional (HGN) 2026 ini menjadi forum strategis untuk membangun dialog kelembagaan, memperkuat sinergi organisasi profesi guru dengan legislatif, serta membahas berbagai isu fundamental yang berkaitan dengan arah kebijakan, tata kelola, pembiayaan, perlindungan tenaga pendidik, dan peningkatan mutu pendidikan di Aceh.
Rombongan PW PERGUNU Aceh diterima oleh Sekretaris Komisi VI DPR Aceh, Tgk. H. At-Tarmizi Hamid, S.Pd., bersama Anggota Komisi VI, Tgk. Zulfadli, S.Pd.I., M.Pd., yang akrab disapa Waled Landeng, serta Ibu Nora Idah Nita, S.E., M.M. Pertemuan berlangsung dalam suasana dialogis, terbuka, dan konstruktif, dengan pembahasan yang mencakup aspek regulasi, implementasi kebijakan pendidikan, pengembangan kapasitas guru, pemerataan akses pendidikan, hingga tantangan sosial yang berimplikasi terhadap masa depan generasi muda Aceh.
Delegasi PW PERGUNU Aceh dipimpin oleh Ketua, Dr. Tgk. Furqan, S.Sos.I., M.A., didampingi Sekretaris Tgk. Khasanda, S.Pd.I., M.Pd., Bendahara Tgk. Aiza Rafsanjani, M.Pd., Wakil Sekretaris Tgk. Syauqi Fadhlul Khaliq, M.Pd., serta Dewan Pakar, Dr. Tgk. Fakhrul Rijal, M.A. dan Dr. Tgk. Lismijar, M.A. Turut hadir Ketua PC PERGUNU Aceh Besar, Tgk. Fuanni, S.Pd.I., M.Ag., dan Ketua PC PERGUNU Kota Banda Aceh, Tgk. Amiruddin, S.H.I.
Diskusi dipandu oleh Sekretaris PW PERGUNU Aceh, Tgk. Khasanda, S.Pd.I., M.Pd., yang mengarahkan pembahasan pada sejumlah isu prioritas pendidikan Aceh serta pentingnya membangun formulasi kebijakan yang tidak hanya kuat secara regulatif, tetapi juga efektif dalam implementasi dan memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kualitas pendidikan.
Dana Abadi Pendidikan Aceh dan Penguatan Keberlanjutan Pembiayaan Pendidikan
Salah satu isu strategis yang menjadi pembahasan ialah keberadaan dan optimalisasi Dana Abadi Aceh Bidang Pendidikan sebagai instrumen pembiayaan jangka panjang bagi pengembangan sumber daya manusia Aceh. Forum menyoroti pentingnya memastikan pengelolaan dana tersebut berjalan secara transparan, akuntabel, profesional, serta berorientasi pada kebermanfaatan yang berkelanjutan bagi dunia pendidikan.
Dana Abadi Aceh Bidang Pendidikan telah diatur melalui Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2025, yang menggantikan Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2012 tentang Dana Abadi Pengembangan Sumber Daya Manusia Aceh. Dana tersebut memiliki modal dasar sekitar Rp1,45 triliun, dengan target pengembangan pokok dana sekurang-kurangnya mencapai Rp3 triliun. Forum turut menyoroti harapan agar pemanfaatan dana tersebut dapat mulai direalisasikan pada 2027, sehingga keberadaannya mampu memberikan kontribusi konkret terhadap peningkatan akses, kualitas, dan keberlanjutan pembiayaan pendidikan di Aceh.
Dalam perspektif PERGUNU, dana abadi pendidikan merupakan instrumen strategis yang harus diarahkan untuk menjawab kebutuhan fundamental pendidikan, termasuk perluasan akses beasiswa, peningkatan kapasitas tenaga pendidik, penguatan kualitas institusi pendidikan, serta dukungan bagi peserta didik dari keluarga kurang mampu dan wilayah yang memiliki keterbatasan akses pendidikan.
Pengelolaan dana tersebut, menurut forum, perlu disertai mekanisme perencanaan berbasis kebutuhan, indikator keberhasilan yang terukur, sistem pengawasan yang memadai, serta keterbukaan informasi kepada publik, agar tujuan pembentukan dana abadi benar-benar tercermin dalam peningkatan mutu pendidikan Aceh.
Penguatan Regulasi Pendidikan dan Pendidikan Dayah
FGD juga membahas kerangka regulasi pendidikan Aceh, khususnya Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah melalui Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2015. Regulasi tersebut menjadi landasan penyelenggaraan pendidikan di Aceh, termasuk pengaturan kewenangan, tata kelola pendidikan, kurikulum, serta pengintegrasian nilai-nilai keislaman dan keistimewaan Aceh dalam sistem pendidikan yang selaras dengan standar pendidikan nasional.
Selain itu, pembahasan turut menyoroti Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Dayah, yang menjadi landasan pengaturan penyelenggaraan pendidikan dayah, baik salafiyah maupun terpadu, dalam kerangka pelaksanaan syariat Islam dan penguatan tradisi keilmuan Islam di Aceh.
Regulasi tersebut mencakup aspek kelembagaan, jenjang pendidikan, kurikulum, tenaga pendidik, peserta didik, tata kelola, pembiayaan, serta pengembangan dan pemberdayaan pendidikan dayah. Dalam konteks ini, PERGUNU memandang bahwa pendidikan formal, pendidikan nonformal, dan pendidikan dayah perlu ditempatkan dalam ekosistem pendidikan Aceh yang saling melengkapi, dengan tetap memperhatikan karakteristik, kewenangan, standar mutu, serta kebutuhan masing-masing institusi.
Forum menekankan bahwa keberadaan qanun dan regulasi pendidikan harus diikuti dengan evaluasi implementasi secara berkala. Efektivitas regulasi tidak cukup diukur dari keberadaan produk hukum, tetapi juga dari sejauh mana kebijakan tersebut mampu meningkatkan kualitas pembelajaran, kompetensi lulusan, profesionalisme tenaga pendidik, serta pembentukan karakter dan akhlak peserta didik.
Perlindungan Hukum Guru sebagai Agenda Keistimewaan Aceh
Salah satu gagasan penting yang mengemuka dalam forum ialah perlunya penguatan perlindungan hukum bagi guru dan tenaga pendidik melalui instrumen regulasi yang lebih komprehensif, termasuk kemungkinan penyusunan qanun khusus tentang perlindungan guru dalam kerangka kewenangan dan keistimewaan Aceh.
Pembahasan ini didasarkan pada realitas bahwa guru tidak hanya menjalankan fungsi pedagogis, tetapi juga memikul tanggung jawab moral, sosial, dan profesional dalam membentuk karakter generasi. Dalam menjalankan tugasnya, guru membutuhkan kepastian hukum, perlindungan profesi, pendampingan ketika menghadapi persoalan hukum, serta jaminan agar pelaksanaan tugas pendidikan tidak dibayangi ketakutan terhadap kriminalisasi.
Sekretaris PW PERGUNU Aceh, Tgk. Khasanda, S.Pd.I., M.Pd., dalam pemaparannya menegaskan pentingnya membangun mekanisme advokasi dan pendampingan hukum bagi guru yang menghadapi persoalan dalam menjalankan tugas profesionalnya. Menurutnya, perlindungan terhadap guru perlu dirumuskan secara proporsional, dengan tetap menjunjung tinggi prinsip akuntabilitas, etika profesi, kepentingan peserta didik, dan supremasi hukum.
PERGUNU berpandangan bahwa guru yang melakukan kesalahan tetap harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai ketentuan hukum dan kode etik yang berlaku. Namun, guru yang menjalankan tugas secara benar, mengalami ketidakadilan, atau menjadi korban dugaan kriminalisasi perlu memperoleh perlindungan, pendampingan, dan advokasi yang layak.
Gagasan tersebut diharapkan dapat menjadi bahan kajian bersama antara organisasi profesi, DPR Aceh, pemerintah, serta pemangku kepentingan terkait dalam merumuskan kerangka perlindungan guru yang memiliki kepastian hukum, berkeadilan, dan sesuai dengan karakteristik pendidikan di Aceh.
Kompetensi Guru, Beasiswa, dan Pemerataan Kualitas Pendidikan
Ketua PW PERGUNU Aceh, Dr. Tgk. Furqan, S.Sos.I., M.A., dalam pemaparannya menjelaskan orientasi program kerja organisasi dalam berkhidmat untuk pendidikan Aceh. Ia menguraikan bahwa PERGUNU memiliki komitmen untuk terus memperkuat kapasitas profesional guru, mengembangkan kualitas pembelajaran, memperluas jejaring kemitraan, serta berkontribusi dalam mendorong kebijakan pendidikan yang lebih progresif dan berkeadilan.
Menurutnya, peningkatan mutu pendidikan Aceh merupakan tanggung jawab kolektif yang membutuhkan keterlibatan organisasi profesi, pemerintah, legislatif, institusi pendidikan, dan masyarakat. Penguatan kompetensi guru, baik pada pendidikan formal maupun nonformal, harus menjadi agenda prioritas karena kualitas pendidik memiliki korelasi fundamental dengan kualitas proses pembelajaran dan capaian pendidikan peserta didik.
Ketua PC PERGUNU Aceh Besar, Tgk. Fuanni, S.Pd.I., M.Ag., dan Ketua PC PERGUNU Kota Banda Aceh, Tgk. Amiruddin, S.H.I., turut menegaskan kesiapan jajaran pengurus cabang untuk mengambil peran aktif dalam pengembangan program peningkatan kompetensi guru, penguatan pendidikan karakter, serta kolaborasi dengan pemerintah kabupaten/kota dan institusi pendidikan.
Dalam pembahasan beasiswa, Dewan Pakar PW PERGUNU Aceh, Dr. Tgk. Lismijar, M.A., menyoroti pentingnya pemerataan akses pendidikan tinggi bagi putra-putri Aceh, khususnya mereka yang berasal dari keluarga kurang mampu dan wilayah yang memiliki keterbatasan akses. Ia menilai kebijakan beasiswa perlu dirancang secara terarah, berkelanjutan, transparan, dan berbasis kebutuhan, sehingga dapat menjadi instrumen strategis dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia Aceh.
Gagasan pemerataan akses pendidikan tinggi, termasuk program afirmatif seperti 1 Desa 1 Sarjana, dipandang relevan untuk memperkuat kapasitas intelektual masyarakat hingga tingkat gampong, memperluas kesempatan mobilitas sosial, serta mengurangi kesenjangan pendidikan antardaerah.
Forum juga menekankan pentingnya pemetaan kompetensi lulusan agar sistem pendidikan memiliki relevansi yang semakin kuat dengan kebutuhan dunia kerja, perkembangan industri, dan dinamika sosial-ekonomi. Pendekatan link and match diharapkan mampu mendorong pendidikan menghasilkan lulusan yang tidak hanya memiliki kecakapan akademik, tetapi juga kompetensi profesional, keterampilan adaptif, integritas, dan daya saing.
Optimalisasi Majelis Pendidikan Aceh dan Penguatan Tata Kelola
Dalam pemaparan makalahnya, Dewan Pakar PW PERGUNU Aceh, Dr. Tgk. Fakhrul Rijal, M.A., menyoroti keberadaan Majelis Pendidikan Aceh (MPA) sebagai lembaga strategis yang perlu diperkuat peran, fungsi, dan kapasitas kelembagaannya dalam mendukung pembangunan pendidikan Aceh.
Ia menilai optimalisasi MPA diperlukan agar fungsi koordinasi, kajian, evaluasi, pengawasan, dan rekomendasi kebijakan pendidikan dapat dijalankan secara lebih efektif. Keberadaan lembaga tersebut perlu didorong agar mampu berkontribusi secara substantif dalam memberikan pertimbangan akademik, merumuskan arah kebijakan, serta mengawal peningkatan mutu pendidikan secara berkelanjutan.
Dalam konteks tata kelola pendidikan, penguatan kelembagaan dinilai penting untuk memastikan bahwa kebijakan yang dirumuskan memiliki landasan kajian yang memadai, relevan dengan kondisi lapangan, serta mampu menjawab persoalan pendidikan secara sistematis dan terukur.
Dr. Tgk. Fakhrul Rijal, M.A., juga menyoroti perlunya perhatian terhadap sekolah-sekolah terdampak bencana banjir, termasuk pemulihan sarana pendidikan, keberlanjutan proses pembelajaran, dan pendampingan psikososial bagi guru maupun peserta didik. Selain itu, penguatan dimensi mental dan spiritual melalui konseling ruhani dinilai relevan untuk membangun lingkungan pendidikan yang sehat, resilien, dan berkarakter.
Guru sebagai Garda Terdepan dalam Menangkal Ancaman Narkoba
Anggota Komisi VI DPR Aceh, Ibu Nora Idah Nita, S.E., M.M., dalam pemaparannya menyoroti serius persoalan penyalahgunaan narkotika yang dinilai telah menjadi ancaman bagi masa depan generasi muda Aceh. Ia mengungkapkan keprihatinannya terhadap informasi mengenai usia remaja yang semakin dini terpapar narkoba, termasuk adanya anak-anak berusia sekitar 14 tahun yang telah masuk dalam penanganan rehabilitasi.
Menurutnya, kondisi tersebut membutuhkan perhatian serius dan keterlibatan lintas sektor, termasuk institusi pendidikan dan organisasi profesi guru. Sekolah tidak hanya berfungsi sebagai tempat transfer ilmu pengetahuan, tetapi juga sebagai ruang pembentukan karakter, penguatan kesadaran sosial, dan perlindungan peserta didik dari berbagai ancaman lingkungan.
Ia berharap PW PERGUNU Aceh dapat mengambil peran lebih aktif dalam membangun strategi edukasi dan pencegahan penyalahgunaan narkoba melalui para guru, baik dalam proses pembelajaran maupun kegiatan pembinaan di sekolah. Sosialisasi bahaya narkotika, penguatan nilai agama, pendampingan peserta didik, serta kolaborasi dengan keluarga dan lembaga terkait dinilai penting untuk membangun ketahanan generasi muda.
Persoalan narkoba, menurutnya, tidak dapat diselesaikan hanya melalui pendekatan penindakan, tetapi juga membutuhkan upaya preventif, edukatif, rehabilitatif, dan penguatan lingkungan sosial yang sehat.
Komisi VI DPR Aceh: Organisasi Profesi Guru Merupakan Mitra Strategis
Anggota Komisi VI DPR Aceh, Tgk. Zulfadli, S.Pd.I., M.Pd., yang akrab disapa Waled Landeng, menyambut baik silaturahmi dan pelaksanaan FGD PW PERGUNU Aceh. Ia menegaskan bahwa organisasi profesi guru merupakan mitra strategis Komisi VI DPR Aceh dalam mendorong peningkatan kualitas dan mutu pendidikan, khususnya dalam konteks kewenangan, keistimewaan, dan kekhususan Aceh.
Menurutnya, berbagai regulasi yang telah ditetapkan perlu diimplementasikan secara optimal agar mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Ia juga menyambut baik gagasan penyusunan regulasi baru apabila dinilai diperlukan untuk menjawab persoalan aktual pendidikan, termasuk gagasan mengenai perlindungan hukum bagi guru dan teungku di Aceh.
Terkait perlindungan profesi, ia menegaskan bahwa prinsip keadilan harus menjadi pijakan utama. Guru yang terbukti melakukan kesalahan tetap harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, namun guru yang menjalankan tugas secara benar dan menghadapi persoalan hukum, terlebih apabila terdapat indikasi kriminalisasi, patut mendapatkan pendampingan dan advokasi secara proporsional.
Ia juga menyampaikan bahwa aspirasi terkait beasiswa pendidikan bagi putra-putri Aceh merupakan hal yang penting dan akan menjadi perhatian, dengan mempertimbangkan kondisi anggaran serta berbagai persoalan fiskal yang masih perlu diselesaikan. Apabila kondisi anggaran dan ketentuan memungkinkan, pihaknya menyatakan kesiapan untuk mendukung upaya perluasan akses pendidikan bagi generasi Aceh.
Sementara itu, Sekretaris Komisi VI DPR Aceh, Tgk. H. At-Tarmizi Hamid, S.Pd., menekankan pentingnya keberlanjutan forum dialog semacam ini agar berbagai gagasan dan rekomendasi yang disampaikan dapat ditindaklanjuti secara konkret. Ia berharap sinergi antara Komisi VI DPR Aceh dan organisasi profesi guru terus diperkuat, sehingga agenda peningkatan mutu pendidikan Aceh dapat dirumuskan dan dilaksanakan secara lebih maksimal.
Menurutnya, peningkatan kualitas pendidikan membutuhkan komunikasi, kolaborasi, dan komitmen bersama antara lembaga legislatif, pemerintah, organisasi profesi, serta seluruh pemangku kepentingan pendidikan.
HGN sebagai Momentum Refleksi dan Penguatan Komitmen Pendidikan
FGD PW PERGUNU Aceh bersama Komisi VI DPR Aceh ini menegaskan bahwa peringatan Hari Guru Nasional tidak semestinya berhenti pada penghormatan simbolik terhadap profesi guru, melainkan menjadi momentum refleksi kolektif untuk menelaah persoalan pendidikan, memperkuat keberpihakan kebijakan, serta mendorong lahirnya langkah-langkah strategis yang berorientasi pada perubahan substantif.
Berbagai isu yang dibahas, mulai dari keberlanjutan Dana Abadi Pendidikan, penguatan regulasi pendidikan dan dayah, perlindungan hukum guru, peningkatan kompetensi pendidik, pemerataan beasiswa, optimalisasi kelembagaan pendidikan, hingga pencegahan narkoba, menunjukkan bahwa pembangunan pendidikan Aceh membutuhkan pendekatan yang komprehensif dan lintas sektor.
PW PERGUNU Aceh berharap forum ini menjadi fondasi bagi kemitraan yang lebih erat dan berkelanjutan dengan Komisi VI DPR Aceh, Pemerintah Aceh, serta seluruh pemangku kepentingan. Gagasan dan rekomendasi yang telah disampaikan diharapkan dapat ditindaklanjuti melalui kajian, advokasi, program kolaboratif, serta formulasi kebijakan yang terukur dan memiliki dampak nyata.
Pendidikan pada hakikatnya merupakan investasi peradaban. Oleh karena itu, kemajuan pendidikan Aceh tidak hanya ditentukan oleh keberadaan regulasi dan besarnya alokasi anggaran, tetapi juga oleh kualitas implementasi, profesionalisme tenaga pendidik, keberpihakan terhadap kebutuhan masyarakat, serta konsistensi seluruh elemen dalam membangun ekosistem pendidikan yang unggul, berkarakter, berkeadilan, dan berlandaskan nilai-nilai keislaman.




















