KABARDAILY.COM – Lembaga riset Center of Economic and Law Studies (CELIOS) merilis hasil survei terbaru mengenai evaluasi kinerja para menteri dalam satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Dalam hasil survei tersebut, nama Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Yandri Sutanto, masuk dalam daftar 10 besar menteri dengan kinerja terburuk.
Survei yang dipublikasikan oleh Tempo.co itu mencatat Yandri Sutanto memperoleh nilai -10 poin, menempatkannya di posisi kesembilan dari sepuluh menteri dengan kinerja terendah.
Peringkat pertama menteri dengan kinerja terburuk versi CELIOS ditempati oleh Bahlil Lahadalia, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, dengan nilai -151 poin.
Selain Yandri Sutanto, beberapa nama lain yang masuk dalam daftar tersebut antara lain Raja Juli Antoni (Menteri Kehutanan), Widiyanti Putri Wardhana (Menteri Pariwisata), Zulkifli Hasan (Menko Bidang Pangan), Budiman Sudjatmiko (Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan), serta Nusron Wahid (Menteri Agraria dan Tata Ruang).
CELIOS menyebut penilaian dilakukan berdasarkan sejumlah indikator, antara lain efektivitas kebijakan, konsistensi program dengan visi pemerintahan, serta dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat.
Sementara itu, Mukhlis Aminullah, aktivis pemberdayaan masyarakat desa Aceh menilai kinerja Yandri sejak awal menjabat sudah bermasalah. Putusan MK yang menilai Yandri terlibat cawe-cawe di Pilkada Serang sebenarnya sudah “cacat etika” ditambah lagi kasus pemecatan sepihak para TPP eks Caleg Pemilu 2024. Sampai saat ini rekomendasi dari Ombudsman terkait laporan TPP tersebut masih diabaikannya.
“Sebenarnya sudah sangat layak diganti Yandri ini. Kalau tidak, nantinya akan membebani Presiden Prabowo,” sebut aktivis ini, Selasa (21/10/2025) di Banda Aceh.
“Setahun usia pemerintahan cukuplah kesempatan dia jadi menteri, berikan kesempatan kepada yang lebih mumpuni,” sebutnya. Ia menilai Wakil Menteri, Ahmad Riza Patria lebih cocok mengemban amanah Presiden sebagai Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari pihak Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal terkait hasil survei tersebut. (Red)
