DPW Ikatan Asesor Profesional Provinsi Aceh Periode 2023-2028 Dilantik

Banda Aceh,kabardaily.com –  Wakil Ketua Umum Dewan Pengurus Nasional Ikatan Asesor Profesional Indonesia (DPN IASPRO) Wahyu Adiartono melantik Dewan Pengurus Wilayah (DPW) IASPRO Provinsi Aceh, Senin (31/7/2023) di Hotel Jeumpa SMK Negeri 3 Banda Aceh. Ada 13 asesor yang dilantik sebagai pengurus IASPRO Aceh periode 2023 – 2028

IASPRO merupakan wadah tempat berkumpulnya para asesor kompetensi. Berkoordinasi dengan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) yang dibentuk oleh pemerintah. IASPRO bergabung Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP).

“Ada 3 LSP yang dibentuk oleh BNSP. LSP P1 itu di dunia pendidikan umumnya dibentuk oleh SMK. Sehingga siswa SMK ketika lulus punya Ijazah lulus dan sertifikat kompetensi untuk memasuki dunia kerja. Sebagian besar SMK di Aceh sudah ada,” kata Ketua DPW IASPRO Aceh, Zainuddin Johan.

Adapun LSP P2, kata Zainuddin, dibentuk di Balai Latihan Kerja (BLK) yang melatih masyarakat. Masyarakat yang telah dilatih kemudian diberi ujian kompetensi lalu yang menguji mereka adalah asesor yang bergabung di IASPRO.

“Ketiga LSP P3 ini berhubungan dengan dunia kerja pihak swasta. Misalnya hotel, cafe, perusahaan yang diharuskan mengikuti kompetensi,” tutupnya. Ia mengungkapkan kalau pihaknya berkolaborasi dengan beberapa dinas terkait. Misalnya LSP P1 dengan dinas pendidikan, LSP P2 dengan dinas tenaga kerja dan LSP P3 dengan dunia usaha.

“Karena kita berkolaborasi dengan mereka. Kita berharap mereka juga berkolaborasi dengan kita. Asesor mereka terbantu, kita memfasilitasi mereka. Ujung-ujungnya agar masyarakat terbantu,” jelasnya.

Zainuddin menuturkan, dengan kemampuan asesor-asesor yang mumpuni serta kejujuran dan bertanggung jawab terhadap tugasnya, diharapkan nantinya mampu membantu masyarakat kompeten sebanyak-banyaknya di dalam dunia kerja.

“Sekarang persaingan secara global. Dunia minta semua kompeten bekerja. Sehingga Indonesia membuat tag sekarang Indonesia Kompeten. Maksudnya itu mereka (masyarakat) punya sertifikat dan kualifikasi,” ujarnya.

Zainuddin mengatakan, pegawai kerja yang nantinya dibentuk adalah pekerjaan yang berkualifikasi dan bersertifikasi. Bukan yang hanya berpengalaman banyak, tapi tidak punya sertifikat atau punya sertifikat tapi tidak terlatih dengan baik.

“Dua-duanya perlu. Sehingga pekerja nantinya ber qualified yang ber certificated,” tuturnya. Hadir dalam pelantikan itu, Anggota DPRA, Irawan Abdullah, PLH Kepala Dinas Pendidikan Aceh, Asbaruddin, perwakilan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh dan sejumlah tamu undangan lainnya.[*]