KABARDAILY.COM,JAKARTA – Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) resmi menunjuk Azhari Idris sebagai Vice President (VP) Dukungan Bisnis.
Penunjukan ini sekaligus menandai berakhirnya masa tugas lima tahun figur asal Aceh tersebut sebagai Kepala Perwakilan SKK Migas Wilayah Kalimantan dan Sulawesi (Kalsul).
Jabatan baru ini mengukuhkan posisi strategis Bidang Dukungan Bisnis yang menjadi urat nadi keberhasilan SKK Migas dalam mencapai target produksi minyak dan gas bumi nasional. Fungsi ini dikenal sangat kompleks karena mengintegrasikan aspek teknis, sosial, hukum, dan operasional di lapangan.
Sebagai Vice President Dukungan Bisnis, Azhari akan ikut merikgankan tugas-tugas sentral, mulai dari pengelolaan rantai suplai (supply chain management) industri hulu migas, penanganan perizinan, pembebasan lahan, sistem keamanan, hingga program pengembangan masyarakat (PPM) di berbagai wilayah operasi. Tak hanya itu, bidang ini juga menaungi langsung koordinasi fungsi Perwakilan SKK Migas di lima wilayah utama, yaitu Sumbagut, Sumbagsel, Jawa Bali Nusa Tenggara (Jabanusa), Kalimantan Sulawesi (Kalsul), serta Papua Maluku (Pamalu).
Azhari yang dihubungi media ini via saluran seluler, menyampaikan ia segera balik ke Jakarta dalam beberapa hari ke depan.
“Ini masih di Balikpapan menyelesaikan beberapa pekerjaan,” sebutnya.
Sebagaimana diketahui, sebelum ditarik ke kantor pusat, Azhari Idris menjabat sebagai Kepala SKK Migas Perwakilan Kalsul sejak Mei 2021. Wilayah yang mencakup delapan provinsi di dua pulau besar ini merupakan salah satu pilar utama dalam peta energi nasional.
Selama masa dinasnya di sana, Azhari berhasil mengawal operasional yang berkontribusi terhadap 43 persen produksi migas nasional. Salah satu pencapaian mononjolnya adalah keberhasilan melakukan pendampingan terhadap penemuan dua cadangan gas besar (giant discovery) kelas dunia di Selat Makassar, yang memperkokoh potensi energi di kawasan timur Indonesia. Selain itu, ia dikenal aktif membangun komunikasi dan sinergi dengan para kepala daerah (Gubernur dan Bupati/Wali Kota) di Kalsul guna meminimalkan hambatan sosial dan perizinan lokal di sekitar wilayah kerja Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS).
Penunjukan Azhari didasarkan pada rekam jejak dan pengalaman lapangannya yang mumpuni. Di tingkat daerah, ia merupakan salah satu aktor kunci dalam sejarah tata kelola migas Aceh pasca-MoU Helsinki. Azhari merupakan salah satu pendiri Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA) pada kurun waktu 2016–2019, dan sempat dipercaya mengemban amanah sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BPMA pada periode 2018–2019. Di bawah arahannya saat itu, BPMA mulai membangun fondasi regulasi dan pengawasan bagi KKKS yang beroperasi di wilayah kewenangan Aceh.
Sebelum berkiprah di lembaga negara seperti BP-Migas (kini SKK Migas) dan BPMA, Azhari Idris telah memupuk pengalaman panjang di sektor swasta internasional. Ia pernah bekerja di dua perusahaan minyak raksasa asal Amerika Serikat yang memiliki operasi masif di Indonesia, yaitu Unocal dan Chevron Oil and Gas Indonesia. Pengalaman global di korporasi besar tersebut dipadukan dengan kepemimpinan birokrasi di daerah dinilai menjadi modal kuat bagi Azhari dalam mengemban tugas barunya sebagai VP Dukungan Bisnis SKK Migas. (MA)
