Banda Aceh,KABARDAILY.COM – Wakil Ketua Kwartir Daerah (Kwarda) Gerakan Pramuka Aceh, Asrul Abbas, menyampaikan keprihatinan mendalam terkait kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Aceh.
Menurutnya, kinerja DPPPA Aceh perlu dievaluasi secara menyeluruh, mengingat banyaknya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terus meningkat.
Asrul menegaskan bahwa selama ini masyarakat menilai DPPPA Aceh lebih fokus pada kegiatan seremonial dan pelatihan yang tidak memberikan dampak signifikan.
“Kita masih menyaksikan banyak perempuan dan anak menjadi korban kekerasan, dan DPPPA seakan hadir hanya ketika masalah sudah terjadi. Belum ada upaya pencegahan yang konkret dari mereka,” ujarnya, Jumat (18/10/2024).
Data dari UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Aceh menunjukkan angka kekerasan yang mengkhawatirkan.
Pada tahun 2019, tercatat 1.067 kasus, angka ini menurun menjadi 905 pada tahun 2020, tetapi kembali meningkat menjadi 1.029 kasus pada tahun 2022 dan mencapai 1.098 pada tahun 2023. Di tahun 2024, periode Januari hingga Juli saja sudah tercatat 808 kasus kekerasan.
Asrul menyoroti beberapa insiden terbaru yang mencerminkan kondisi memprihatinkan, seperti kasus penyiraman air baterai terhadap seorang anak oleh ayah tirinya di Aceh Utara.
“Kasus-kasus seperti ini menunjukkan bahwa kita masih jauh dari aman. DPPPA seharusnya lebih proaktif dalam menangani isu-isu ini,” tambah Asrul.
Mantan anggota DPR Aceh itu juga menegaskan pentingnya peran DPPPA dalam melindungi anak-anak yang dieksploitasi untuk mengemis di jalanan.
“Kemanakah peran DPPPA dalam hal ini? Kami mengharapkan adanya langkah nyata dan strategis untuk melindungi perempuan dan anak-anak di Aceh,” ungkapnya.
Sebagai Wakil Ketua Pramuka Aceh, Asrul menegaskan bahwa Ketua Pramuka Aceh, Muzakir Manaf, juga merasakan keprihatinan yang sama.
“Pramuka Aceh terus melakukan upaya pencegahan dan penanggulangan kekerasan terhadap perempuan dan anak agar kasus-kasus tersebut dapat diminimalisir di masa depan,” ujar Asrul. []
