KABARDAILY.COM – Pemulihan pascabencana di Aceh masih menjadi perhatian masyarakat. Persoalan tersebut tidak hanya berkaitan dengan kerusakan rumah dan fasilitas umum, tetapi juga menyangkut akses transportasi, jembatan, jalan, serta keberlanjutan aktivitas ekonomi masyarakat.
Mahasiswa Universitas Syiah Kuala, **Nauval Maulana Farisky**, dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Jurusan Ilmu Politik, menilai pemerintah perlu mempercepat proses pemulihan sekaligus memastikan pengelolaan anggaran pemulihan dapat diketahui masyarakat secara terbuka.
Menurut Nauval, pemerintah tidak cukup hanya memastikan program pemulihan berjalan, tetapi juga perlu memberikan informasi yang jelas mengenai perencanaan, sumber anggaran, penggunaan dana, serta perkembangan pekerjaan di lapangan.
“**Aceh belum pulih. Pemerintah harus mempercepat proses pemulihan dan memastikan masyarakat mendapatkan informasi yang jelas mengenai anggaran yang digunakan untuk pemulihan Aceh,**” ujar Nauval.
## Persoalan Jembatan Kuning
Perhatian Nauval juga diarahkan pada persoalan infrastruktur di **Desa Kuning I, Kecamatan Bambel, Kabupaten Aceh Tenggara**, khususnya kawasan Jembatan Kuning.
Persoalan tersebut bukan sekadar masalah konektivitas, tetapi juga berkaitan dengan keselamatan dan aktivitas masyarakat. Sejumlah pemberitaan pada 2026 mencatat keluhan warga terkait banjir yang berulang di sekitar Jembatan Kuning I. Bahkan pada 26 Juni 2026, warga melakukan aksi blokade jalan untuk mendesak penanganan kondisi jembatan.
Dalam perkembangan terbaru, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo menyampaikan rencana pembangunan *flyover* sebagai salah satu solusi untuk kawasan tersebut. Kementerian PU juga menyebut normalisasi Sungai Lawe Kinga akan dilakukan melalui Balai Wilayah Sungai Sumatera I.
Nauval menyatakan dukungannya terhadap pembangunan tersebut.
“**Saya mendukung pembangunan jembatan atau flyover di Desa Kuning. Persoalan ini harus diselesaikan secara serius karena dampaknya dirasakan langsung oleh masyarakat. Jangan sampai persoalan infrastruktur yang berulang terus-menerus justru semakin merugikan warga,**” katanya.
Menurutnya, pembangunan infrastruktur harus mempertimbangkan kondisi geografis dan karakteristik aliran sungai, bukan hanya menyelesaikan kebutuhan akses dalam jangka pendek.
## Jangan Hanya Membangun, tetapi Pastikan Tepat Guna
Nauval menilai pembangunan infrastruktur di Aceh Tenggara harus dilakukan dengan pendekatan yang lebih komprehensif. Jembatan tidak dapat dipandang sebagai bangunan yang berdiri sendiri, tetapi harus terintegrasi dengan sistem jalan, drainase, sungai, pengendalian banjir, serta kebutuhan mobilitas masyarakat.
“**Kita mendukung pembangunan infrastruktur yang lebih baik untuk Aceh Tenggara. Tetapi pembangunan harus dirancang berdasarkan kajian teknis dan kebutuhan masyarakat, sehingga tidak menimbulkan persoalan baru di kemudian hari,**” ujar Nauval.
Hal tersebut menjadi penting karena persoalan di kawasan Jembatan Kuning berkaitan dengan dinamika aliran sungai. Menteri PU juga menyampaikan bahwa debit sungai meningkat dan kondisi elevasi tanah berubah sehingga konstruksi jembatan sebelumnya dinilai membutuhkan pendekatan berbeda.
## Transparansi Anggaran
Selain pembangunan fisik, Nauval menyoroti pentingnya transparansi anggaran pemulihan.
Menurutnya, masyarakat perlu memperoleh informasi mengenai berapa besar anggaran yang dialokasikan, siapa pelaksana program, lokasi pekerjaan, target penyelesaian, hingga perkembangan realisasi anggaran.
Transparansi tersebut penting agar masyarakat dapat ikut mengawasi proses pemulihan sekaligus membangun kepercayaan publik terhadap pemerintah.
“**Harapan saya, pemerintah tidak hanya mempercepat pembangunan, tetapi juga membuka informasi anggarannya kepada publik. Masyarakat berhak mengetahui bagaimana anggaran pemulihan digunakan dan sejauh mana hasilnya dirasakan oleh masyarakat,**” kata Nauval.
## Solusi yang Didorong
Nauval menawarkan beberapa langkah yang menurutnya perlu diperkuat pemerintah.
**Pertama**, pemerintah perlu membuat peta prioritas pemulihan berdasarkan tingkat kerusakan dan urgensi kebutuhan masyarakat.
**Kedua**, persoalan Jembatan Kuning perlu ditangani secara terintegrasi melalui pembangunan *flyover* atau jembatan yang sesuai hasil kajian teknis, disertai normalisasi sungai dan penguatan sistem pengendalian banjir.
**Ketiga**, setiap proyek infrastruktur harus memiliki target waktu yang jelas dan dapat dipantau masyarakat.
**Keempat**, informasi mengenai anggaran pemulihan perlu dibuka secara berkala, termasuk sumber dana, nilai anggaran, pelaksana pekerjaan, progres fisik, dan realisasi keuangan.
**Kelima**, masyarakat perlu dilibatkan dalam pengawasan. Pemerintah dapat membuka ruang pengaduan dan pemantauan publik sehingga persoalan di lapangan dapat segera ditindaklanjuti.
**Keenam**, pembangunan Aceh Tenggara harus diarahkan tidak hanya untuk memperbaiki kerusakan, tetapi juga membangun infrastruktur yang lebih tangguh terhadap bencana di masa mendatang.
Nauval menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur merupakan kebutuhan masyarakat dan harus ditempatkan sebagai bagian dari upaya meningkatkan keselamatan, mobilitas, dan perekonomian warga.
“**Kita tidak hanya ingin Aceh kembali seperti sebelum bencana. Kita ingin Aceh memiliki infrastruktur yang lebih kuat, lebih aman, dan lebih siap menghadapi risiko bencana di masa depan.**”
Dengan demikian, pemulihan Aceh membutuhkan dua hal yang berjalan beriringan: **percepatan pembangunan dan keterbukaan kepada masyarakat**. Pembangunan yang cepat perlu tetap didukung perencanaan teknis yang matang, sementara penggunaan anggaran perlu dapat dipantau publik.
