KABARDAILY.COM,Jombang — Pengurus Pimpinan Wilayah Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (PW ISNU) Aceh mengevaluasi peran sarjana dan intelektual Nahdlatul Ulama dalam Rapat Pimpinan Wilayah (Rapimwil) di Jombang, Jawa Timur, 27–30 Agustus 2026.
Rapimwil yang berlangsung di Hotel Green Read Syariah itu menjadi forum evaluasi program sekaligus konsolidasi pengurus wilayah dan cabang untuk menentukan arah organisasi di tengah perubahan sosial dan perkembangan teknologi.
Kegiatan tersebut berlangsung bertepatan dengan Muktamar Ke-35 Nahdlatul Ulama pada 27–31 Agustus 2026 di Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambakberas, Jombang.
Momentum itu dimanfaatkan pengurus ISNU Aceh untuk merefleksikan posisi kaum sarjana NU dalam kehidupan keagamaan, pendidikan, sosial, dan kebangsaan.
Sekretaris PW ISNU Aceh, Dr Rahmad Syah Putra MPd MAg mengatakan Rapimwil tidak sekadar menjadi forum evaluasi administratif, tetapi momentum untuk memastikan kapasitas intelektual para sarjana NU dapat diterjemahkan menjadi kerja nyata.
“ISNU harus mampu menerjemahkan kapasitas keilmuan dan profesionalisme para sarjana NU menjadi gagasan dan kerja nyata yang memberi manfaat bagi masyarakat. Karena itu, hasil evaluasi dalam Rapimwil ini harus menjadi pijakan untuk memperbaiki program dan memperkuat kontribusi organisasi,” kata Rahmad.
Menurut dia, perkembangan teknologi dan perubahan sosial menuntut ISNU untuk lebih adaptif. Namun, kemampuan beradaptasi tetap harus berjalan dengan mempertahankan nilai keislaman, kebangsaan, keilmuan, dan tradisi Ahlussunnah wal Jamaah An-Nahdliyah.
“ISNU tidak cukup hanya aktif dalam kegiatan internal. Kita perlu memastikan keberadaan organisasi memberi dampak yang lebih luas, terutama melalui gagasan, keilmuan, profesionalisme, dan pengabdian para sarjana NU,” ujarnya.
Sejumlah program yang telah dilaksanakan menjadi bahan evaluasi dalam Rapimwil. Program yang dinilai efektif akan dilanjutkan dan dikembangkan, sedangkan kekurangan dicatat sebagai bahan perbaikan.
Evaluasi juga diarahkan pada sejauh mana keberadaan ISNU memberi manfaat bagi masyarakat. Sebagai organisasi yang menghimpun sarjana dan intelektual NU, ISNU memiliki anggota yang bergerak di berbagai sektor, mulai dari perguruan tinggi, pendidikan, pemerintahan, dunia profesional hingga kegiatan sosial kemasyarakatan.
Rahmad mengatakan konsolidasi antara pengurus wilayah dan cabang diperlukan agar program organisasi tidak berjalan sendiri-sendiri.
“Kita ingin membangun koordinasi yang lebih kuat antara PW dan PC sehingga potensi para sarjana NU di berbagai daerah dapat dioptimalkan untuk menjawab kebutuhan masyarakat,” katanya.
Dalam Rapimwil, pengurus cabang menyampaikan perkembangan dan tantangan organisasi di daerah masing-masing. Masukan tersebut menjadi bahan untuk memperkuat koordinasi sekaligus menyusun program yang lebih sesuai dengan kebutuhan daerah.
Perubahan teknologi dan pola komunikasi masyarakat menjadi salah satu tantangan yang perlu direspons ISNU. Organisasi dituntut mampu beradaptasi tanpa kehilangan pijakan pada nilai keislaman, kebangsaan, keilmuan, dan tradisi Ahlussunnah wal Jamaah An-Nahdliyah.
Pemilihan Jombang sebagai lokasi Rapimwil memberi konteks tersendiri. Jombang merupakan salah satu kawasan yang lekat dengan tradisi pesantren dan sejarah perkembangan Nahdlatul Ulama.
Pada saat yang sama, Muktamar Ke-35 NU menjadi ruang refleksi bagi kader ISNU Aceh untuk membaca arah gerakan NU dan posisi kaum intelektual di dalamnya.
Bagi ISNU, tantangannya bukan hanya mengikuti dinamika organisasi, tetapi memastikan kapasitas intelektual para sarjana NU dapat diterjemahkan menjadi gagasan dan kerja yang menjawab persoalan masyarakat.
Karena itu, hasil Rapimwil diarahkan pada penguatan konsolidasi dan peningkatan kualitas program. Keberhasilan organisasi tidak hanya diukur dari banyaknya kegiatan, tetapi dari gagasan yang dihasilkan dan manfaat yang dirasakan masyarakat.
Rapimwil PW ISNU Aceh turut dihadiri perwakilan Pengurus Cabang (PC) ISNU dari berbagai kabupaten dan kota di Aceh, yakni Pidie, Pidie Jaya, Banda Aceh, Aceh Besar, Aceh Jaya, Aceh Barat, Bener Meriah, Simeulue, Aceh Tamiang, Kota Langsa, Aceh Selatan, Bireuen, Aceh Utara, Aceh Tengah, dan Kota Subulussalam. [ ]
