27.4 C
Banda Aceh
BerandaJakartaTiga Kementerian Bahas RPP Status PTN BH USK

Tiga Kementerian Bahas RPP Status PTN BH USK

Jakarta,kabardaily.com – Sebanyak tiga kementerian yaitu Kementerian Keuangan, Kementerian Hukum dan HAM, serta Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi melakukan pertemuan dengan Universitas Syiah Kuala untuk membahas Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) terkait status Perguruan Tinggi Badan Hukum (PTN BH) yang diusulkan USK.

Pertemuan yang menghadirkan Tim PTN-BH USK tersebut dilaksanakan di Hotel Century Park. (Jakarta, 7 Maret 2022).

Wakil Rektor II Dr. Ir . Agussabti, M.Sc mengatakan, pembahasan RPP ini sangatlah penting dalam upaya USK untuk bertransformasi statutanya menjadi PTN BH. Sebab setiap poin RPP tersebut adalah pedoman bagi USK dalam menjalankan institusinya jika telah menjadi PTN BH.

Oleh karena itu, Agussabti menegaskan, USK terus menguatkan komitmennya untuk menjalani setiap tahapan transformasi statuta ini dengan sebaikmungkin.

“Karena kita berharap tahapan ini dapat segera selesai, sehingga RPP ini bisa segera menjadi PP,” ucapnya.

Sementara itu Dirjen Peraturan Perundang Undangan Kemenkumham RI, Prof. Dr. H.R. Benny Riyanto, S.H., M.HUM., C.N mengatakan, dirinya sangat mengapresiasi atas kesungguhan USK untuk menjadi PTN BH. Karena ia menilai, komitmen seperti ini sangat penting agar setiap usulan perbaikan dapat segera diperbaiki, sehingga proses transformasi statuta ini dapat lebih cepat tercapai.

Beni juga menilai, salah satu tujuan untuk menjadi PTN BH adalah untuk meningkatkan mutu pelayanan dan pendidikan sebuah perguruan tinggi. Oleh sebab itu, Beni mengingatkan, migrasi statuta ini akan membawa dampak atau konsekuensi yang harus siap dilaksanakan oleh USK.

“Pergeseran BLU ke PTN BH tidak sekadar pergeseran otoritas yang lebih, tapi ada konsekuensi menjamin mutu pendidikan maupun layanan, terutama untuk mahasiswa,” ucapnya.

Karena inilah Beni menilai pembahasan RPP ini sangat penting untuk menyamakan presepsi antar lintas Kementerian. Begitu pula bagi USK, RPP ini harus dapat dipahami dengan baik prinsip maupun nilai-nilai yang terkandung di dalamnya.

“Mumpung masih tahap pembahasan, maka perlu dikoordinasikan dengan baik sehinga ketika USK telah ditetapkan menjadi PTN BH bisa langsung running,” ucapnya.

Turut hadir dalam kegiatan ini Direktur Kelembagaan Kemdikbudristek, Staf Ahli Regulasi Kemdibudristek, Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang Undangan Kemenkumham, serta perwakilan dari Kementerian Keuangan.

Sementara dari pihak USK, hadir Ketua dan Sekretaris Senat, Para Wakil Rektor, Ketua Satuan Pengawas Internal, serta Koordinator dan Sekretaris Tim PTN BH USK.

- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img

Stay Connected

31,112FansSuka
2,458PengikutMengikuti
61,453PelangganBerlangganan

Must Read

Related News

Indonesia
6,053,109
Total confirmed cases
Updated on May 25, 2022 02:43
Indonesia
156,548
Total deaths
Updated on May 25, 2022 02:43
Indonesia
2,933
Total active cases
Updated on May 25, 2022 02:43