Bireuen,KABARDAILY.COM – Sebanyak ratusan santriwati dari Dayah Darussalamah Alaziziyah Jeunieb, Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh, mengikuti kegiatan Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan yang berlangsung di aula dayah pada Sabtu, 21 Juni 2025. Kegiatan ini diselenggarakan atas inisiatif dan dukungan dari Anggota DPR/MPR RI, Samsul Bahri Tiyong, dalam rangka kunjungan kerja ke daerah pemilihan (Dapil) 2 Aceh.
Dalam sambutan pembukaannya, Samsul Bahri Tiyong menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Pimpinan Dayah, Abi Masykur, yang telah memberikan waktu dan kesempatan bagi para santriwati untuk mengikuti kegiatan penting ini. Ia menekankan pentingnya pemahaman terhadap Empat Pilar Kebangsaan yang terdiri dari Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai konstitusi, Ketetapan MPR sebagai landasan ketatanegaraan, serta Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan nasional.
Acara ini turut dihadiri oleh sejumlah tokoh akademik dan pimpinan lembaga, seperti Warek III Umuslim Dr. drh. Zulfikar, M.Si., Dekan FISIP Jamaluddin, SE., Ak., M.Si., serta beberapa dosen dan tenaga pengajar dari Universitas Almuslim, termasuk Drs. H. Faizin, M.Pd. yang juga bertindak sebagai narasumber. Selain itu, hadir pula para abi dan abati dari Dayah Darussalamah.
Dalam penyampaiannya, Samsul Bahri menjelaskan bahwa kegiatan sosialisasi serupa akan terus dilakukan sepanjang bulan Juni 2025 untuk menjangkau berbagai lapisan masyarakat, termasuk santri, mahasiswa, dan organisasi masyarakat di wilayah Dapil 2 Aceh. Ia juga membagikan buku-buku terkait Empat Pilar Kebangsaan sebagai bahan pembelajaran.
Para narasumber menekankan bahwa nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi negara harus dipahami, dipelajari, dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan keluarga, masyarakat, maupun lembaga pendidikan seperti dayah. Mereka mengingatkan agar masyarakat tetap teguh mempertahankan Pancasila dan tidak mudah terpengaruh oleh ideologi asing seperti liberalisme, marxisme, dan leninisme.
Faizin juga menyinggung proses reformasi tahun 1998 yang mendorong amandemen UUD 1945. Ia menjelaskan bahwa dari tahun 1999 hingga 2002, MPR melakukan empat kali sidang tahunan untuk merevisi batang tubuh UUD 1945, sementara naskah pembukaan tetap dipertahankan karena mengandung nilai-nilai Pancasila, khususnya pada alinea keempat.
Kegiatan ini dinilai sangat bermanfaat dan mendapat sambutan positif dari para santriwati. Salah seorang peserta, Nuraina, mengungkapkan harapannya agar ke depan ada lagi kegiatan serupa yang membahas peraturan dan perundang-undangan negara guna memperluas wawasan santriwan dan santriwati di dayah. (MUHAMMAD AK99)
