28.9 C
Banda Aceh
BerandaAgamaPolitik Uang Menyamun Politik Gagasan

Politik Uang Menyamun Politik Gagasan

Oleh :Riri Isthafa Najmi*
SANTERDAILY.COM | OPINI——–Politik uang atau _money politics_ merupakan istilah yang digunakan oleh banyak orang Indonesia yang merujuk pada pemberian uang atau benda untuk diberikan kepada masyarakat agar mereka memilih calon legislatif (Caleg) dan calon eksekutif (Caeks) pada hari pencoblosan.

Menurut penulis, baik pilkada, pileg, maupun pilpres, masih banyak praktik politik uang yang menggiring bahkan memaksa masyarakat setempat untuk memilih salah satu paslon/kandidat meski sangat jelas secara demokrasi hal itu sangat dilarang dalam aturan dan undang-undang (UU).

Pesta demokrasi di Indonesia khususnya Aceh, dinodai dengan banyaknya paket politik uang yang berlangsung dengan sangat miris dan memprihatinkan. Hampir sebagian masyarakat masuk ke tim pemenangan tertentu dan mendukung pasangan palon (paslon) yang memiliki harta kekayaan yang melimpah ruah. Dengan demikian, setiap tim sukses (timses) dapat menikmati bagian dari “jerih payahnya” untuk mendukung salah satu paslon tersebut.

Menurut Penulis, hal ini wajar, sah-sah saja, dan dibenarkan, namanya _political cost_ atau uang yang digunakan untuk keperluan dan kebutuhan pemenangan. Bedanya adalah jika _political cost_ dibayar hanya untuk distribusi dan kerja tim pemenangan di lapangan untuk memenangkan paslon/kandidat, lain halnya besaran uang dan jenis barang yang diberikan kepada para pemilih pada hari pencoblosan. Ini yang sangat dilarang, itulah namanya _money politics._

Berbicara _money politics_ tak lepas dari iming-iming uang yang diberikan agar mereka dipilih secara paksa. Hal itu yang dapat menodai demokrasi yang telah diatur oleh undang-undang (UU). Sebagai contoh, malam pemilihan berlangsung begitu meriah hampir di semua tempat. Sebagian besar warga yang memilih esok hari (hari pencoblosan) bergerombol di luar rumah. Ada yang bakar-bakar ikan atau ayam tapi ada pula yang hanya ngopi-ngopi. Biasanya aktivitas warga disponsori oleh tim sukses (timses), bisa dikoordinasi langsung oleh pemenangan tingkat desa maupun kecamatan.

Banyak pula warga yang mendatangi rumah timses. Tuan rumah memang sudah siap sedia dengan segala perbekalan. Mereka menyediakan konsumsi keperluan warga yang berkunjung ke kediamannya dengan mempersiapkan jamuan seperti kopi, teh, maupun kue kering. Sedangkan warga yang di dalam rumah umumnya ibu-ibu memilih tidur lebih larut. Semuanya menunggu serangan fajar yaitu, bagi-bagi uang atau barang oleh timses agar memilih kandidat tertentu pada hari pencoblosan.

Secara umum menurut amatan Penulis, proses _money politics_ adalah bagi-bagi barang dan uang di hari pemilihan terdiri atas beberapa fase. Pertama, jauh-jauh hari sebelum pemilihan, biasanya yang dibagikan adalah berbentuk barang seperti sajadah, kerudung, helm, beras, hingga mi instan.

Kedua, masa kampanye dan menjelang pemilihan. Sebagian besar berupa pemberian uang tunai. Biasanya dikoordinir langsung oleh timses/pemenangan desa atau kecamatan yang akan memobilisasi massa dengan cara bagi-bagi uang transpor. Cara lain, bisa pula dengan menyisipkan uang dalam alat peraga ketika kampanye berlangsung.

Puncak politik uang adalah malam hingga menjelang pagi di hari pemilihan. Bagi-bagi uang pada fase itu biasanya disebut sebagai serangan fajar. Sebab tim sukses atau _vote broker_ bekerja mulai tengah malam hingga pagi hari. Mereka biasanya mendatangi rumah pemilih satu per satu berdasarkan data yang disediakan koordinator TPS atau koordinator gampong. Selain uang, tim sukses pun membagi-bagikan sembako termasuk mi instan dan ikan yang dibungkus bergambar kandidat/paslon.

Ketiga, saat dan pasca pemilihan. Caranya dengan menunjukkan bukti pemilih sudah memilih kandidat tertentu. Temuan lain, di tempat berbeda, ada Timses membagi-bagikan kupon bakso/mi goreng kepada pemilih dan diarahkan untuk mencoblos kandidat. Banyak juga terjadi mobilisasi melalui majlis taklim dengan cara membagi-bagi kerudung dan uang lalu memobilisir mereka ke TPS.

Sebagai masyarakat yang punya hak pilih menurut UU, baik pileg maupun pileks akan menentukan nasib/masa depan bangsa ini untuk 5 tahun ke depan. Maka, jangan sampai tidak menggunakan hak pilihnya atau golput. Bagi yang tidak menggunakan hak pilihnya tentu harus bertanggung jawab bila ternyata caleg, caleks dan calon presiden justru tidak menjalankan amanah dan malah tersangkut kasus korupsi dan nepotisme.

Memang banyak juga yang skeptis atau apriori, terutama mereka yang tinggal di perkotaan atau biasa disebut kalangan kelas menengah yang tidak percaya atau tidak mau tahu pileg, pilkada maupun pilpres. Padahal suaranya sangat dibutuhkan untuk perubahan ke arah yang lebih baik maka sudah sewajarnya untuk menggunakan hak pilihnya. Jadilah pemilih yang rasional dan tetap menggunakan nalar yang sehat. Karena di situlah substansi dari Pemilu itu sesungguhnya.

Dengan catatan kecil ini, Penulis berharap kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) setempat harus menindak tegas kecurangan dan _money politics_ yang marak terjadi di masyarakat. Bawaslu diharapkan mampu bersinergi dengan masyarakat setempat dengan melakukan tindakan konkrit saat menyidak temuan-temuan kecurangan dan ketidakadilan pemilu di masyarakat. Semoga tindakan tegas dari Bawaslu dapat mengakibatkan efek jera kepada paslon yang tidak sportif dan main curang pada kontestasi demokrasi politik di Indonesia umumnya dan Aceh khususnya.

*Koordinator FAMe dan Pegiat Komunitas Gerakan Pemuda Subuh

- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img

Stay Connected

31,112FansSuka
2,458PengikutMengikuti
61,453PelangganBerlangganan

Must Read

Related News

Indonesia
6,053,424
Total confirmed cases
Updated on May 25, 2022 19:54
Indonesia
156,553
Total deaths
Updated on May 25, 2022 19:54
Indonesia
3,011
Total active cases
Updated on May 25, 2022 19:54