29.3 C
Banda Aceh
BerandaPeristiwaDaerahMawardi Ali Wakili Bupati Walikota Se-Aceh Serahkan Laporan Keuangan Unaudited 2018

Mawardi Ali Wakili Bupati Walikota Se-Aceh Serahkan Laporan Keuangan Unaudited 2018

SANTERDAILY.COM | ACEH BESAR—Pemerintah Kabupaten Aceh Besar menyerahkan laporan keuangan unaudited tahun anggaran 2018 kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)-RI Perwakilan Provinsi Aceh, Jumat (29/3/2019).

Laporan keuangan yang belum diaudit itu diserahkan langsung oleh Bupati Aceh Besar Ir. Mawardi Ali kepada Kepala BPK Perwakilan Provinsi Aceh Isman Rudy di kantor BPK setempat.

Baca juga:Arif Fadillah : Impian Akan Terwujud Bila Kita Memiliki Keberanian Mengejarnya

Dalam sambutannya, Pemerintah Kabupaten Aceh Besar mengucapkan terima kasih atas kesempatan mewakili para Bupati/Walikota untuk memberikan sambutan pada penyerahan laporan keuangan pemerintah daerah(LKPD) tahun anggaran 2018

“Mewakili Bupati/Walikota, saya mengucapkan terima serta apreasiasi atas berkenannya kepala BPK RI perwakilan aceh menerima LKPD pada hari ini dan nantinya siap untuk di audit kembali,” ujarnya Mawardi Ali.

Baca juga :Gelar Festival Kreativitas Santri, Walikota Banda Aceh Apresiasi Disdik Dayah

“Dalam hal ini, kami bertekad untuk terus memperbaiki kinerja pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan evaluasi dan rekomendasi auditor BPK nanti,” ujar Mawardi Ali.

Menurut Mawardi Ali, laporan keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian internal yang memadai, dan isinya meliputi informasi pelaksanaan anggaran, posisi keuangan, dan catatan atas laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.

“Kami berharap laporan keuangan yang kami serahkan hari ini, nanti bisa memberikan hasil pemeriksaan yang terbaik dengan capaian Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang ke-7 kali,” ungkapnya.

Kepala BPK-RI Perwakilan Provinsi Aceh, Isman Rudy, SE MM, menyampaikan, pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah oleh BPK, pada dasarnya merupakan kebutuhan dari pihak eksekutif, agar laporan keuangan yang telah disusun dapat dinilai kewajarannya sesuai dengan prinsip dalam standar akuntasi pemerintah (SAP), sebagai bahan evaluasi dan penilaian atas pertanggung jawaban pelaksanaan anggaran oleh eksekutif.

“BPK akan memberikan hasil akhir berupa opini atas LKPD dengan memperhatikan kesesuaian laporan standar akuntasi pemerintah, kecukupan pengungkapan, efektivitas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan undang-undang,” pungkas Isman Rudy.

Sumber : MC Aceh Besar

- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img

Stay Connected

31,112FansSuka
2,458PengikutMengikuti
61,453PelangganBerlangganan

Must Read

Related News

Indonesia
6,050,958
Total confirmed cases
Updated on May 17, 2022 17:37
Indonesia
156,464
Total deaths
Updated on May 17, 2022 17:37
Indonesia
4,697
Total active cases
Updated on May 17, 2022 17:37