28.7 C
Banda Aceh
BerandaAgamaEksistensi MPU, Analisis UU No 11 Tahun 2006

Eksistensi MPU, Analisis UU No 11 Tahun 2006

Oleh : Muhammad Syarif SHI MH*
SANTERDAILY.COM | BANDA ACEH—-Status Otonomi Khusus untuk Daerah Aceh sebagaimana yang telah dituangkan di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) telah memberikan kekhususan dan pengaturan yang berbeda terhadap pengaturan pemerintahan jika ditinjau dari sistem ketatanegaraan, salah satunya adalah eksistensi, peran dan fungsi Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) dan kedudukannya sebagai lembaga yang bermitra bersama Pemerintah Aceh dalam perumusan berbagai bentuk kebijakan.

Di dalam Pasal 139 ayat (1) UUPA, ditegaskan bahwa peran “MPU berfungsi untuk menetapkan fatwa yang dapat menjadi salah satu pertimbangan terhadap kebijakan pemerintahan daerah dalam bidang pemerintahan, pembangunan, pembinaan masyarakat dan ekonomi”.

Keberadaan MPU juga telah diamanatkan di dalam UU No. 44 Tahun 1999 Tentang Keistimewaan Aceh, disebutkan bahwa Daerah membentuk sebuah badan yang anggotanya terdiri atas para ulama. Dan Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat independen yang berfungsi memberikan pertimbangan terhadap kebijakan Daerah, termasuk bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan serta tatanan ekonomi yang Islami.

Saat inipuan Pemerintah Aceh telah mengeluarkan Qanun Nomor 2 Tahun 2009 yang mengatur organisasi MPU.
Dengan demikian dapat dilihat bahwa dari sisi aturan hukum, MPU merupakan lembaga yang secara yuridis keberadaanya dan dapat menjalankan tugasnya berdasarkan dengan aturan yang ada, dan MPU tidak dapat disamakan dengan organisasi yang ada baik ormas atau lembaga kemasyarakat lainnya.

Namun yang perlu dilihat di dalam konteks ketatanegaraan di tingkat pemerintahan daerah, khusunya pemerintahan Aceh di dalam kerangka otonomi khusus, yaitu menyangkut dengan keberadaan MPU di dalam perumusan berbagai bentuk kebijakan baik qanun ataupun fatwa, baik menyangkut dengan syriat islam dan lainnya, dan hubungan kelembagaan yang dibangun baik dengan masyarkat serta legislative dan eksekutif, hal ini penting untuk melihat kinerja dari lembaga ini di tataran publik

Jika dikatakan MPU sebagai mitra, dapat dikatakan bahwa MPU sebagai lembaga yang sejajar, maka, sebagai lembaga yang sejajar atau mitra, masing-masing kelembagaan akan memiliki penilaian yang berbeda dan kekuatan posisi tawar yang berbeda dalam memahami substansi persoalan serta di dalam melakukan argumentasi baik secara yuridis, filosofi dan sosiologis terhadap suatu kebijakan yang akan dilahirkan.

Hal ini akan membawa konsekwensi dimana eksekutif dan legislatif dapat memakai pertimbangan dari MPU dan dapat saja menolak pertimbangan yang diajukan oleh MPU. Dalam hal ini, dapat dianggap bahwa usulan “Pertimbangan” bisa dan/atau tidak mengikat pihak eksekutif dan legislatif di dalam merumuskan dan menerapkan aspek kebijakan yang akan dilahirkan.

Namun jika dilihat dari sisi ketatanegaraan dan aspek kelembagaan, hadirnya lembaga MPU sebagai mitra yang sejajar diantara eksekutif dan legislatif merupakan langkah maju dimana Aceh sudah mengakomodir lembaga yang sangat penting untuk menciptakan norma-norma hukum dan kebijakan sesuai dengan nilai-nilai keislaman, yang dilakukan dengan mengandeng MPU.

Hal ini sesuatu yang berbeda yang dikenal dengan pembagian kekuasaan (distribution of Power), atau yang disampaikan oleh John Lock yang membagi kekuasaan menjadi eksektif, legislative, dan yudikatif, dan konsep Pemisahan Kekuasaan (separation of power) dengan teori trias politica yang pernah dikemukakan oleh Montesquieu.

Pada dasarnya kedua konsep ini ditujukan untuk menghindari terjadinya pemusatan kekuasaan, sehingga adanya check and balance dalam hubungan kelembagaan, untuk tidak terjadinya pemusatan kekuasaan kepada satu lembaga.

MPU memiliki peran sesuai dengan yang dimandatkan dalam UUPA untuk memberikan masukan-masukan kepada Pemerintah Aceh dalam merumuskan kebijakan. Dengan demikian fungsi check and balance terhadap kebijakan yang dilahirkan oleh Pemerintah Aceh tidak hanya dilakukan oleh tiga lembaga, namun juga dilakukan oleh MPU dalam kedudukannya sebagai mitra Pemerintah Aceh, dalam hal ini dapat dikatakan peran MPU sudah menjalankan fungsi pembuatan kebijakan (Policy Making Function), karena MPU dikatakan sebagai mitra Pemerintah Aceh, dan Parlemen Aceh dan juga Parlemen Kabupaten/Kota didalam perumusan kebijakan, dan MPU sudah melakukan fungsi control terhadap berbagai kebijakan yang dilahirkan oleh Pemerintah Aceh.

Jika dilihat lebih jauh lagi kiprah dan peran ulama terutama MPU Aceh dalam memberikan pertimbangan terhadap kebijakan bagi Pemerintah Aceh telah lama dilakukan, misalnya saja, pada tahun 2001 MPU berperan aktif memberikan masukan terhadap Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001, MPU merumuskan Rancangan Qanun Tentang Baitul Mal, Rancangan Qanun Mahkahah Syari’ah, dan Qanun-Qanun pelaksanaan Syari’at Islam di Aceh, seperti Qanun tentang maisir, khalwat dan khamar.

Pada tahun 2006 MPU mengeluarkan berbagai fatwa yaitu, mengeluarkan taushiyah tentang kewajiban mensuksesukan Pilkada, Menetapkan Fatwa tentang Kewajiban Pemerintah untuk melaksanakan pencatatan dan administrasi kependudukan dan menyusus Rancangan Qanun MPU yang baru, sesuai dengan tuntutan UUPA dan pemekakaran Kabupaten/Kota dalam Provinsi NAD.

Di dalam Qanun No. 2 Tahun 2009 disebutkan MPU Aceh berfungsi (a) Mengeluarkan fatwa; (b) memberikan pertimbangan dan saran kepada Pemerintah Aceh, DPRA dan masyarakat; (d) Menentukan kebijakan daerah dari aspek Syari’at Islam; (e) Memfasilitasi pengkaderan ulama.
Disisi yang lain, MPU dapat mengikutsertakan tenaga ahli dalam bidang keilmuan terkait. Hal ini Terkait dengan fungsi MPU memberi fatwa dan pertimbangan dalam bidang pemerintahan, pembangunan, pembinaan masyarakat dan Ekonomi, MPU juga dapat membentuk LP POM guna meneliti kandungan kehalalan suatu produk.

Dengan tugas dan fungsinya begitu besar tersebut, MPU perlu memikirkan aspek-aspek pengembangan organisasi, pengembangan kapasitas yang menyangkut dengan aspek pemerintahan dan pembangunan hukum di Aceh, sehingga nantinya baik dari sisi aspek sumber daya manusianya, pengkaderan dan juga kelembagaannya, MPU dapat bekerja secara optimal di dalam memberikan masukan dan pertimbangan-pertimbangan bagi terhadap berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Aceh agar dapat dilakukan sesuai dengan prinsip keadilan dan pemenuhan kepastian hukum di Aceh, sehingga peran Ulama yang merupakan bahagian penting dari MPU dan untuk terbangunnya masyarakat Aceh yang adil, dan jauh dari sikap pihak penguasa baik eksekutif dan legislatif dalam bentuk penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power) dapat dihindari dengan adanya kontrol yang kuat dari MPU terhadap kebijakan yang dilahirkan oleh Pihak eksekuif dan legislative. Artinya peran-peran komunikasi yang efektif dalam merumuskan kebijakan yang membutuhkan pertimbangan dari MPU harus dilakukan baik diminta maupun tidak diminta.

Jika saja ada sesuatu kebijakan yang bergeser dari prinsip keadilan dan norma yang berlaku di Aceh, walaupun tidak diminta MPU tetap harus memberikan pertimbangannya, disinilah masyarakat dapat menilai peran dan kinerja MPU Aceh.

Ada beberapa hal yang menurut penulis menjadi kendala di dalam MPU hari ini, dimana kendala-kendala tersebut jika tidak diatasi dengan baik oleh MPU dan

Pemerintah Aceh akan mempengaruhi kinerja dari MPU di dalam melaksanakan tugasnya, beberapa hal dibawah ini patut menjadi perhatian bagi pemerintah Aceh di dalam melakukan pembenahan terhadap MPU dan bahkan organisasi-organisasi lainnya, yaitu:

Pertama, adalah aspek anggaran, Di dalam sebuah organisasi yang dituntut bekerja maksimal di dalam melayani kepentingan publik MPU berperan besar. Sebagaimana yang diketahui bahwa UUPA mengamanatkan membentuk MPU baik ditingkat Provinsi maupun di Kabupaten/Kota, namun pembebanan anggaran yang tidak begitu seimbang antara Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota sudah terjadi dan menjadi suatu hal memalukan di tataran kebijakan Pemerintahan baik di Provinsi dan di daerah jika porsi keuangan MPU sangat minim.

Kedua adalah sumber daya manusia, sumber daya manusia berperan penting bagi MPU bagi ulama Aceh, sebagaimana diketahui adalah, ulama berperan besar di tubuh MPU, dan amanat di dalam UUPA bahwa anggota dari MPU terdiri dari ulama-ulama yang dipertegas dalam Qanun No.2 Tahun 2009 bahwa MPU diisi oleh Ulama dan Cendikiawan Muslim.

Ketika kita bicara sumber daya MPU maka juga harus dipikirkan lembaga subordinatnya Sekretariat MPU yang menjadi penggerak administratif, protokoler dan keuangan MPU. Jika dijajaran Sekretariat MPU diisi oleh insan yang uzur dalam tanda kutip” tidak cakap” maka dipastikan roda organisasi MPU juga akan terkendala.
Ketiga adalah aspek pengembangan organisasi MPU.

Pengembangan organisasi yang lebih baik saat ini menjadi tuntutan di tubuh MPU, hal ini terkait dengan bagaimana MPU dapat membangun hubungan dan komunikasi politik yang baik dengan mitranya yaitu legislative dan eksekutif.

Di dalam hubungannya sebagai mitra yang sejajar, tentunya yang dipentingkan adalah bukan suara-suara personal, namun adalah suara-suara yang mengatas namakan organisasi.

Pengembangan Organisasi merupakan program yang berusaha meningkatkan efektivitas keorganisasian dengan mengintegrasikan keinginan individu akan pertumbuhan dan perkembangan dengan tujuan keorganisasian.

Pengembangan organisasi sebagai suatu disiplin perubahan perencanaan yang menekankan pada penerapan ilmu pengetahuan dan praktek keperilakuan untuk membantu organisasi-organisasi mencapai efektivitas yang lebih besar. Disini butuh sosok juru bicara MPU yang telaten,cakap dan mampu membangun komunikasi lintas stakeholder baik vertikal maupun horizontal.

Sehingga secara kelembagaan MPU semakin punya taring dalam menjalankan topoksi dan kewenangannya. Disisi lain ditubuh MPU juga diberi porsi khusu bagi alumni Hukum yang cakap dan telaten dibidangnya. Jangan dikunci MPU harus diisi oleh insan yang memahami kitab kuning ansich.

Keempat yang lebih penting adalah hubungan kelembagaan di dalam perumusan kebijakan, jika dilihat, MPU berkedudukan sebagai sebuah lembaga mitra antara eksekutif dan legislative dan dapat memberikan masukan dan pertimbangan terhadap berbagai bentuk kebijakan yang akan dilakukan oleh

Pemerintah Aceh, tentunya, aspek pemberian pertimbangan ini jika memang diminta, dan dapat saja pertimbangan yang diberikan oleh MPU tidak akan mengikat lembaga legislative dan eksekutif di dalam perumusan kebijakan.

Namun MPU akan menjadi sumber referensi yang cukup bagi perumusan kebijakan yang terkait dengan syaria’ah Islam di Aceh dan Qanun-Qanun mengenai Syariah Islam, sebagaimana diketahui peran MPU di dalam perumusan kebijakan yang berkenaan dengan Syari’ah Islam cukup banyak, misalnya terlibat di dalam perumusan Qanun Jinayah, Qanun Masir, Judi dan Khalwat. hal ini merupakan bentuk eksistensi lembaga ini di dalam perumusan kebijakan di Aceh. Tetapi di tataran hubungannya dengan lembaga legislative dan eksekutif peran MPU, dapat dilihat sebagai Dewan Pertimbangan.

Jika dilihat dengan konteks keberadaan MPU tentunya peran lembaga ini sebatas memberikan pertimbangan terhadap kebijakan Pemerintah, dan pertimbangan tersebut dapat dikesampingkan oleh legislative dan eksekutif.

Hal-hal inilah yang perlu mendapat perhatian serius dari MPU sebagai sebuah lembaga yang dituntut aktif di dalam memberikan pertimbangan kepada lembaga legislative dan eksekutif. memang, sebuah pertimbangan tidak secara serta merta dapat diterapkan dan dirumuskan di dalam perumusan kebijakan, namun setidaknya hal ini akan memberikan ruang control kepada public terhadap kebijakan-kebijakan yang akan dikeluarkan dan akan berdampak kepada kebijakan publik di Aceh. Saatnya eksistensi MPU benar-benar dijalankan sesuai konstitusi.

*Penulis adalah Direktur Aceh Research Institute (ARI) dan Dosen Hukum Tata Negara UIN Ar-Raniry.

- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img

Stay Connected

31,112FansSuka
2,458PengikutMengikuti
61,453PelangganBerlangganan

Must Read

Related News

Indonesia
6,051,205
Total confirmed cases
Updated on May 18, 2022 09:48
Indonesia
156,481
Total deaths
Updated on May 18, 2022 09:48
Indonesia
3,898
Total active cases
Updated on May 18, 2022 09:48